Karya Buatanku

Kota Kediri Jawa Timur

6-7 April 2016

Komisi A Nomor 1 tentang Hukum Menolak Kepemimpinan PBNU

Musahhih:

1. KH. Athoillah S. Anwar

2. KH. Syafruddin Syarif

3. K. Anang Darunnaja

4. KH. Muhibbul Aman Ali

5. KH. Zahrowardi

6. KH. Munir Akromin

7. KH. Abdul Hadi Nur

8. K. Ro'i Fadhlan

9. K. Sunandi Zubaidi

10. Agus. H. M. Sa’id Ridwan

Perumus:

1. Bpk. Hisbullah Al Haq

2. Agus Ali Khaidir

3. Agus H. Aris Alwan

4. Bpk. Rofiq Ajhuri

5. Agus Arif Ridwan Akbar

6. Bpk. Mudaimulloh Azza

7. Bpk. Ulul Bashoir

8. Bpk. M. Mahrus Ali

9. Bpk. M. Masruhan

10. Bpk. Ahid Yasin

11. Bpk. Zaimul Abror

12. Bpk. Abdul Kafi R.

13. Bpk. M. Hamim Hudlori

Moderator:

Bpk. Ahmad Muntaha AM

Notulen:

1. Bpk. Miftahul Huda

2. Bpk. M. Hilmi Mubarok

3. Bpk. Luqman Hakim

Deskripsi Masalah:

Baru-baru ini kepemimpinan Ketua Umum PBNU terus digoyang dan mendapat pertentangan yang cukup keras dari sebagian pihak. Terdapat beberapa maklumat atau pernyataan resmi, baik dari seorang tokoh atau lembaga tertentu yang menolak secara tegas kepemimpinan Ketum PBNU terpilih. Mereka menyatakan mufaraqah terhadap PBNU di bawah kepemimpinan Ketua Umum yang dipilih berdasarkan hasil Muktamar NU 33 di Jombang beberapa saat yang lalu. Bahkan sebagian dari mereka menganggap seluruh hasil muktamar NU ke 33 di alun-alun Jombang tersebut tidak sah.

Mereka yang melakukan mufaraqah terhadap PBNU beralasan demi menjaga kemurnian ASWAJA di tubuh NU. Menurut mereka, kondisi PBNU saat ini telah dimasuki agenda Liberalisme, Syi'ah dan aliran lain di luar ASWAJA yang dimotori oleh pengurus harian PBNU sendiri. Mereka menganggap PBNU saat ini telah keluar dari Khithah Nahdliyyah yang digariskan oleh Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasinya. Bahkan, akhir-akhir ini di sebagian daerah tersebar "buku hitam" berisikan dokumentasi kesalahan-kesalahan statemen dan tulisan Ketum PBNU terpilih yang menjadi bukti landasan mereka membelot dari PBNU.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menolak kepemimpinan ketum PBNU terpilih dengan pertimbangan sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban:

Sesuai dengan yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berlandaskan faham Aswaja dalam aqidah, syari'at, dan tashawuf berdasarkan rumusan ulama' Aswaja. Mengikuti rumusan Imam Abul Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al Maturidi dalam aqidah, mengikuti salah satu rumusan hukum Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dalam syari’ah, dan mengikuti rumusan Imam Abu Yazid Al Busthomi, Imam Junaid Al Baghdadi, Imam Al Ghozali dan ulama’ yang sefaham dalam bidang tashawuf.

Tujuan didirikan organisasi NU adalah untuk membentengi dan menyebarkan faham Aswaja di Indonesia melalui cara sebagaimana yang dirumuskan oleh para Ulama' dalam berdakwah. Dengan demikian, NU sebagai lembaga telah jelas jati diri paham keagamaannya sebagai wadah dalam memperjuangkan Islam Aswaja di Indonesia. Kepemimpinan organisasi adalah salah satu kelaziman dalam mengatur jalannya organisasi sesuai AD/ART. Mekanisme pemilihan (Ketua Umum dalam-red) organisasi telah diatur sedemikian rupa dalam rangka mencari orang terbaik dalam memimpin organisasi. Sebagai organisasi, pengurus maupun anggota seharusnya mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karenanya, kesepakatan organisasi seharusnya dapat diterima oleh seluruh anggota sebagai konskuensi berorganisasi. Perbedaan pendapat dalam organisasi harus di selesaikan sesuai mekanisme organisasi yang telah disepakati.

Sebagai manusia, pimpinan organisasi tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, akan tetapi dosa dan kesalahan pimpinan seharusnya tidak dikaitkan secara langsung dengan organisasi yang dipimpin.

Dengan Demikian…

Jika yang dimaksud menolak pimpinan yang sudah terpilih secara sah melalui mekanisme yang telah disepakati bersama adalah upaya menjatuhkannya secara inkonstitusional, maka hukumnya tidak diperbolehkan sebab mengingkari kesepakatan bersama.

Jika yang di maksud menolak adalah merespon kesalahan pimpinan yang bersifat pribadi, seperti telah nyata-nyata melakukan perbuatan dosa atau pemikirannya menyimpang, maka wajib bagi semua pihak untuk memberi teguran atau mengingatkan dengan cara yang baik sebagaimana dalam tata cara amar ma'ruf nahi munkar.

Referensi: